KARAWANG, Harian Suara Rakyat – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh kembali menuai kritik keras. Kali ini, Kang Dedi Iskandar atau yang akrab disapa KDI juga dikenal dengan julukan Kang Dedi Lubang melontarkan kritik tajam terhadap kenaikan pajak daerah yang disebut mencapai 500 persen.
KDI menyebut kebijakan ini bukan hanya memberatkan, melainkan sudah di luar batas kewajaran.
“Rakyat dibikin susah… ini sudah gila-gilaan. Sama saja dengan mencekik rakyat kecil yang sedang berjuang hidup,” tegas KDI, Selasa (26/8/2025).
Efek Sosial-Ekonomi Rakyat Kecil
Menurut KDI, imbas dari kebijakan ini akan langsung dirasakan masyarakat kecil. Para pedagang, buruh, petani, hingga pemilik warung sederhana akan terjerat beban baru. Pendapatan yang sudah pas-pasan harus terkuras hanya untuk membayar pajak. Banyak usaha kecil terancam gulung tikar karena tidak mampu menanggung lonjakan biaya.
Kenaikan pajak juga diprediksi menimbulkan efek domino. Harga kebutuhan pokok bisa melambung karena pedagang kecil terpaksa menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Buruh pabrik yang selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur, kini harus menghadapi dilema antara membayar pajak atau memberi makan keluarganya.
“Bayangkan, rakyat baru saja belajar bangkit setelah pandemi. Sekarang ditimpa lagi dengan pajak mencekik seperti ini. Ini bukan sekadar kebijakan salah arah, tapi bencana sosial-ekonomi yang disengaja,” lanjut KDI.
Citra Kepemimpinan Bupati Aep
Kebijakan ini sekaligus mempertegas citra kepemimpinan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang dinilai gagal total. Alih-alih hadir sebagai pemimpin yang melindungi rakyatnya, Aep justru dianggap tega menambah penderitaan masyarakat dengan keputusan sepihak yang tidak berpihak kepada wong cilik.
Dalam banyak kesempatan, Aep sering mengumbar janji soal keberpihakan terhadap masyarakat kecil, namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Lonjakan pajak hingga 500 persen dianggap sebagai bukti bahwa kepemimpinan Aep tidak memiliki sensitivitas sosial, gagal membaca kondisi ekonomi masyarakat, dan jauh dari semangat pro rakyat.
Sorotan publik kini kian tajam: Karawang di bawah Aep seolah kehilangan arah. Keputusan demi keputusan dinilai serampangan, tanpa kajian mendalam, dan akhirnya menimbulkan keresahan luas. Bukan hanya melemahkan daya beli rakyat, tetapi juga berpotensi mematikan roda ekonomi lokal.
Dengan situasi ini, banyak kalangan mulai mempertanyakan legitimasi dan kapabilitas Aep sebagai Bupati Karawang. Kritik keras KDI hanya menjadi satu dari sekian banyak suara rakyat yang menilai bahwa kepemimpinan H. Aep Syaepuloh sangat gagal dalam mengemban amanah masyarakat Karawang.
