Tasikmalaya, Harian Suara Rakyat – Pemerintah Kota Tasikmalaya merespons sorotan publik terkait dugaan pelanggaran tata ruang dalam proyek pembangunan Gedung Arsip di area Badan Pendapatan Daerah (Bapenda/Samsat) Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Chandra, turun langsung ke lapangan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di lokasi proyek yang berlokasi di RT 01 dan RT 03, Setiarasa, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari. Selasa (5/8).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum diskusi publik yang digelar oleh DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kota Tasikmalaya pada 31 Juli 2025 lalu, yang turut dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah.
Warga Antusias Sambut Wakil Wali Kota
Kehadiran Wakil Wali Kota di tengah masyarakat disambut dengan antusias. Sejumlah warga mengaku terkejut dan bersyukur atas kunjungan tersebut. Tidak sedikit yang memanfaatkan momen tersebut untuk berswafoto bersama sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga.
Tokoh masyarakat Setiarasa, H. Acep, menyampaikan rasa terima kasihnya:
“Kami sangat terharu dan bersyukur, Bapak Dicky Chandra bisa hadir langsung. Ini bentuk kepedulian nyata dari seorang pemimpin. Harapan kami, ini bisa membawa perubahan dalam tata ruang, akses publik, kesejahteraan, dan nilai ekonomi masyarakat di kampung kami.”
Komitmen untuk Transparansi dan Penegakan Aturan
Dalam sesi wawancara, Dicky Chandra menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Ia juga menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
“Saya hadir karena ingin mendengar langsung dari masyarakat. Kami akan pelajari proyek ini secara menyeluruh dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kabid SDA Dinas PUTR. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja,” ungkapnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat H. Feri kembali menyoroti lemahnya penegakan aturan:
“Pelanggaran pertama dibiarkan, kedua diabaikan, ketiga terulang. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal keberanian dan integritas dalam menegakkan aturan,” ujarnya.
Sorotan Warga terhadap Proyek Pembangunan Gedung Arsip
Warga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran terkait pembangunan Gedung Arsip Samsat yang dinilai berada di zona sempadan irigasi dan dekat dengan fasilitas umum. Mereka mengharapkan adanya kajian ulang serta keterbukaan dalam proses pelaksanaan proyek.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin pembangunan yang taat aturan dan terbuka. Jangan sampai justru proyek pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri,” ucap salah satu warga yang turut hadir dalam forum Monev tersebut.
Masyarakat juga mendorong agar Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek strategis, khususnya yang berada di area sensitif dan rawan dampak lingkungan.
Komitmen DPD APPI: Terus Kawal Aspirasi Publik
DPD APPI Kota Tasikmalaya sebagai fasilitator dialog antara warga dan pemerintah menyatakan akan terus mengawal isu ini, serta mendorong agar segala bentuk pembangunan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami bukan hanya melaporkan, tapi menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin pembangunan berjalan adil dan sesuai hukum,” tegas Ketua DPD APPI, Mumuh Kostaman, S.Kom.
Kunjungan Sosial: Wakil Walikota berikan Bantuan Warga yang Sakit
Usai kegiatan monitoring, Wakil Wali Kota bersama perwakilan Dinas Sosial menyempatkan diri mengunjungi salah satu warga RT 01 Setiarasa yang sedang sakit. Warga tersebut baru saja menjalani operasi akibat benjolan di perut dan telah satu bulan tidak dapat beraktivitas.
Dede Suherlan Rt 01 menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah:
“Kami tidak menyangka Bapak Wakil Wali Kota akan datang langsung. Beliau tidak hanya melihat proyek, tapi juga memberikan santunan kepada Ibu Dede di wilayah Cigede. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir tidak hanya dalam urusan pembangunan, tapi juga kemanusiaan,” ujarnya.
